“Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.” - Ir.Soekarno

Selamat Datang di Blog Resmi Arif Rahman Maladi.

Bersama berbagi untuk generasi.

Sabtu, 23 Juni 2012

Pelantikan dan Rapat Kerja KMMIH FH UGM periode 2011-2012, Yogyakarta 2 Mei 2011

Sambutan pimpinan Pengelola Magister Ilmu Hukum
Sambutan Perwakilan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HIMPAS) Universitas Gadjah Mada 

Suasana Pelantikan dan Rapat Kerja

Penyerahan Simbolik dari Ketua Umum Demisioner periode 2010-2011, Irwansyah  , S.H, LL.M
kepada Ketua Umum KMMIH periode 2011-2012, Arif Rahman Maladi, S.H
(foto Kiri-kanan) 

Pidato Resmi Ketua Umum KMMIH FH UGM 2011-2012 setelah pelantikan

Pimpinan KMMIH FH periode 2011-2012
Foto kiri - kanan : Wakil Ketua Umum I bidang Advokasi dan Kajian  , Kukuh Murti, S.H., Wakil Ketua Umum II  Fahmy Arsyad Said, SH, Ketua Umum KMMIH, Arif Rahman Maladi, S.H, dan Sekjend KMMIH, Ahmad Fikri Hadin, S.H  

Kunjungan Kemitraan Di Kantor Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta 9 Oktober 2011

Memberikan Sambutan bersama Pimpinan Harian Kedaulatan Rakyat - Yogyakarta 
Bersama rekan-rekan diberikan kesempatan meninjau langsung ruang produksi Harian Kedaulatan Rakyat
Bersama rekan-rekan foto bersama di depan kantor utama Harian Kedaulatan Rakyat

Seminar Nasional : Lokomotif Perubahan Bersama DR.Rizal Ramli (Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia), Yogyakarta, 26 November 2011

Menyambut Kedatangan Dr. Rizal Ramli di Acara
Foto Bersama Dr. Rizal Ramli 

Memberikan Sambutan Sebagai Ketua Umum KMMIH FH UGM
Penyerahan Cinderamata kepada keynote speaker kepada Bapak Dr.Rizal Ramli
Penyerahan Cinderamata kepada Bapak Dr.Rimawan Pradiptya
(Pakar Ekonomi UGM)
 

Sabtu, 09 Juni 2012


PIDATO RESMI KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA  MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM DALAM LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KEPENGURUSAN PERIODE 2011-2012
Yogyakarta, 9 Juni 2012

                                              بِسْÙ…ِ اللّÙ‡ِ الرَّØ­ْÙ…َÙ†ِ الرَّØ­ِÙŠْÙ…ِ 


Assallamulaikum wr.wb, 
Alhamdulillahhirobbillamin,  Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya saya ingin mengawali pidato Pertanggung jawaban ini dengan penuh rasa syukur dan bangga karena telah menjalani masa-masa sulit dalam mengemban tugas sebagai pimpinan Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM. Dinamika perjalanan kepengurusan periode 2011-2012 bagi saya memiliki arti tersendiri. Mengemban tugas sebagai ketua umum tentunya merupakan tantangan bagi saya, dan suatu kebanggaan tersendiri yang sungguh sangat berharga.
Suka duka selama menjalankan roda organisasi kami rasakan bersama dengan penuh tanggung jawab dan Ikhlas. Dengan motto Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas yang dirangkai dengan semangat kita percaya kita jaya, alhamdulillah seluruh program kerja kepengurusan telah kami jalankan walaupun ada beberapa yang harus menjadi catatan dan perbaikan kedepannya. Saya sebagai Ketua Umum bersama Sekjend KMMIH, Ahmad Fikri Hadin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pengurus atas loyalitas dan integritasnya selama menjalankan roda organisasi KMMIH. Terimakasih kepada rekan-rekan pengurus seluruhnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu KMMIH dalam menjalankan program-program baik secara langsung ataupun tidak langsung.  
Satu hal wajar kiranya selama masa kepengurusan bilamana terjadi hal-hal yang mungkin mengecewakan beberapa pihak atas kinerja pengurus yang dirasakan belum maksimal. Namun percayalah, kami telah berupaya semaksimalkan mungkin untuk memperoleh hasil yang baik. Kami juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf, tentunya dalam kesempatan yang baik ini saya atas nama pengurus KMMIH periode 2011-2012 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama periode kepengurusan kami ada hal-hal yang mungkin mengecewakan saudara-saudara sekalian.
Untuk kepengurusan selanjutnya kami hanya berpesan jalankanlah amanah ini dengan niatan tulus dan ikhlas tidak berorientasi pada materi belaka. Eksistensi Organisasi merupakan modal kuat bagi kita bersama untuk tetap menjalin silaturahmi dan kerjsama ketika telah menyelesaikan studi di program studi Magister Ilmu Hukum UGM. Harapan kami tentunya, kepengurusan selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Perlu diperhatikan pertama, dalam membangun organisasi yang baik diperlukan organisasi yang mampu mewujudkan kesesuaian antara konsep dan implementasinya. Konsep (cara bekerja/strategi) yang baik dan matang harus dimiliki organisasi. karena Organisasi yang baik bukan hanya sekedar kemampuan bekerja saja yang harus dimiliki melainkan sebuah konsep yang matang dan inovatif. Kedua, organisasi yang baik adalah organisasi yang solid, dimana organisasi itu mampu mensinergikan antara komponen yang satu dan yang lain. Dalam hal ini KMMIH berupaya untuk mampu mensinergikan kluster kenegaraan, perdata, pidana dan HI menjadi satu komponen yang saling bersinergi. Ketiga, Organisasi yang baik harus mampu mengetahui tantangan atau hambatan yang sedang dan akan dihadapi, karena jika tidak maka organisasi tersebut akan gagal merumuskan tahap-tahap pelaksanaan yang akan dicapai.
Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi hambatan dan tantangan baik secara ekstern dan intern organisasi. Keempat, Organisasi yang baik saya rasa memerlukan sebuah konsep perjuangan, dalam arti disini adalah motivasi yang dibawa dalam mewujudkan eksistensi KMMIH satu tahun kedepan. Insyallah dengan 4 pilar tersebut eksistensi KMMIH akan terus terjaga. Amin. Sekali lagi, atas nama pribadi, saya Arif Rahman Fajar Septiawan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang dipercayakan kepada saya untuk memimpin KMMIH masa bhakti 2011-2012. Jayalah selalu KMMIH FH UGM.
Billahi fi sabbil haq...Wassallamualaikum warahmatullahiwakokatuh
                                                                                    Arif Rahman Maladi, SH

Kamis, 07 Juni 2012

REZIM POLITISASI NAHDLATUL WATHAN




Oleh : Arif Rahman Maladi[1]

        Nahdlatul Wathan (NW) merupakan salah satu ormas keagamaan terbesar di NTB. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dari sinilah lahir para cendikiawan-cendikiawan muslim yang telah banyak berdedikasi untuk pembangunan Sumber Daya Manusia NTB. Sebagai masyarakat NTB, tentunya kita paham betul akan peran besar NW dalam rangka membangun ummat dari berbagai dimensi kehidupan. Organisasi yang didirikan di Pancor  ,  oleh Al Mukkarom, Syeikh Maulana TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau yang dikenal dengan Tuan Guru Pancor bukan hanya tumbuh subur di Lombok, melainkan juga berkembang hingga lintas luar pulau lombok.

Perlu kita ketahui, sejak tahun 1934 M, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini lahir, Maulana Syaikh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid telah menancapkan kiprahnya untuk bangsa ini, berjuang membangun keberagamaan umat dan masyarakat yang saat itu masih hidup terpuruk, tenggelam dalam kebodohan dan keterbelakangan di berbagai sektor kehidupan. Tentunya pantas kiranya kita haturkan doa kepada “sang matahari terbit dari timur” (gelar Maulana Syeikh), yang telah hadir bagaikan air yang menghilangkan haus dan dahaga dan bagaikan hujan yang turun membawa berkah, ketika menyirami bumi yang sedang tandus dan gersang[2]. Hingga saat ini NW dikenal sebagai Organisasi yang mengelola sejumlah Lembaga Pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini tentunya menjadi tinta emas keberadaan NW di NTB. Berangkat dari itu, tulisan ini saya angkat didasari oleh kebanggaan saya terhadap komitmen NW untuk memajukan ummatnya di NTB. 

POLITISASI NAHDLATUL WATHAN

Desentralisasi pasca reformasi, memang telah mengubah tatanan kehidupan ketatanegaraan bangsa ini. Demokrasi yang “seutuhnya” seakan menjadi sebuah harga mati perbaikan kehidupan politik ketatanegaraan di Indonesia. Dinamika perubahan politik ini tentunya berimplikasi penuh hingga tingkat daerah. Dimulai dari penguatan konsep desentralisasi di daerah, diharapkan menjadi modal awal terjadinya pemerataan pembangunan. Pemilihan Kepala Daerah langsung adalah salah satu konsep Demokrasi yang ditawarkan pasca reformasi. Hal ini tentunya, menjadi sebuah wahana baru bagaimana rakyat bisa diikutsertakan untuk membangun daerahnya.

Seiring dengan perjalanan demokrasi di Negeri ini, beberapa kader NW nampaknya ingin mengambil situasi yang menguntungkan dengan melakukan politisasi terhadap NW. Politik kemudian menjadi komoditas baru bagi para kader NW. Bak jamur dimusim hujan, banyak Tuan Guru dan kader-kader NW kini banting setir untuk terjun didunia politik. Perjuangan dan komitmen NW membangun akhlaq ummat kini telah terpecah menjadi dua. Bagaimana  tidak, para kader NW kini tengah asyik berlomba untuk masuk partai politik dan bersaing politik memperebutkan kekuasaan di NTB.  Terbukti di setiap pentas pemilukada baik dalam lingkup provinsi, kabupaten/kota para kader NW menjadi calon yang diusung untuk maju. Tidak salah memang karena kalau ditinjau dari hak konstitusional, setiap warga negara dijamin hak politiknya oleh Konstitusi. Tetapi tentunya tidak adil ketika NW sebagai ormas yang bergerak dibidang keagamaan seakan dijual demi mencapai kekuasaan. Ormas NW seakan menjadi kendaraan yang paling baik untuk melanggengkan kekuasaan para kadernya. Ironis tentunya, melihat keadaan sekarang di NTB, kita bisa saksikan di setiap kampanye selama masa suksesi terpampang jelas lambang organisasi NW, sebagian lagi para kader menggunakan atribut Tuan Guru di depan nama, seakan Gelar Tuan guru itu sebuah warisan leluhur.  Ironisnya lagi adalah pencantuman foto tokoh yang paling dikagumi masyarakat NTB yakni Almarhum Syeikh Maulana di beberapa baliho dan banner salah satu calon peserta Pemilukada. Fenomena ini terjadi dalam pemilukada beberapa waktu lalu di Lombok Tengah dan beberapa daerah di NTB.  

Beberapa langkah politik para kader NW juga terkesan seringkali berlawanan dan tidak sesuai dengan aturan main yang ada. Kita ambil saja contoh langkah politik Gubernur NTB, Zainul Majdi yang seakan menjadi “kutu loncat” politik ketika berpindah haluan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrat Provinsi NTB yang notebanenya bukan kader demokrat. Walaupun pada awalnya ditentang, karena tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Demokrat, tetapi pada kenyataan beliau lah yang terpilih secara aklamasi. Artinya disini ada hak para kader demokrat yang sah, yang harus dikesampingkan demi melanggengkan posisi beliau. Secara nyata-nyata beliau menunjukan bahwa dengan kekuasaan semua hal mungkin bisa terjadi. Ini tentunya bukanlah pendidikan politik yang baik dan pantas ditiru.

Sudah saatnya para kader NW menggugat kembali untuk menuntut reorientasi organisasi Nahdlatu Wathan. Kembalikanlah NW kembali menjadi organisasi yang sesuai pada falsafah berdirinya. NW tidak bisa dijual untuk kepentingan politik para kadernya yang terjun di dunia politik. NW bukanlah kendaraan yang mudah ditumpangi untuk melanggengkan kekuasaan politik, karena NW berdiri bukan untuk berkuasa namun NW berdiri untuk menyelamatkan ummat agar bisa hidup bahagia Dunia dan akherat, yakni melalui pembangunan Sumber Daya Manusia dengan pendekatan pendidikan Agama. Maka tidaklah “haram” jika para kader menuntut reorientasi Organisasi.         
Allahua’lam...



[1] Peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi UGM dan Ketua Umum Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UGM 2011-2012
[2] Muslihan Habib, dalam http://nahdlatulwathan.com/