HASIL SIDANG (III) MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG SENGKETA PEMILUKADA LOMBOK TIMUR

Catatan Khusus tim Detasemen Khusus alkhaer prihal persidangan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 6 Mei 2013 dengan agenda Pembuktian (III)

oleh 

Arif Rahman Maladi, S.H., LL.M

Alhamdulillah sidang ke tiga hari ini telah selesai dengan agenda mendengarkan kesaksian dari pihak termohon dan pemohon, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan buat kita semua, dengan ini kami laporkan sebagai berikut beberapa poin penting dalam persidangan kali ini :

1. Dari bukti yang diajukan si HULAIN,50 persennya bukti yang diajukan dalam gugatan tidak disertai BUKTI FISIK!!!, si Hakim lalu nanya, mana bukti fisiknya kok ga da, hanya sekedar bukti2 yang anda tuliskan dalam gugatan, tapi bukti fisiknya ga da, si HULAIN jawab : iya pak hakim, ni sedang dalam perjalanan dari Lombok 

Komentar:
Tu bukti dibawa naik cidomo ya pak HULAIN????? hhahahahaha....sudah hampir 2 minggu ga nyampai2....

2. Saksi anggota PPS, yang dituduh tidak memberikan c1 membantah keras dan menunjukan seluruh bukti berupa tanda terima penerimaan dokumen Pleno di PPS, dan setelah dikonfrontir oleh hakim kepada saksi Herman Rosidi yang menuduh tidak menerima, akhirnya mengakui tanda tangannya dalam semua dokumen bukti yang dibuktikan oleh saksi dari anggota PPS, Hakim sempat marah, dan berdoa siapa saja yang berbohong akan segera ditindak karena memberikan keterangan palsu dibawah sumpah

Komentar : "Ditindak langsung aja pak hakim, biar hukumannya dunia akhirat"

3. Saksi SUFI didesa Jenggik, bersaksi bahwa proses telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada, dan tidak benar kalau tidak dberikan C1, karena saksi sudah diinstruksikan langsung, selesai penghitungan suara dokumen C1 harus diserahkan kepada pak kordesnya...

"hmmmm, jangan2 pak kordesnya buang tu C1 karena kalah"hehehee 

4. Saksi Anggota PPK masbagik bersaksi bahwa semua prosedur sudah dijalankan sesuai ketentuan, tapi dalam pleno hanya saksi no.3 aja yang tidak mau tanda tangan pak hakim, saksi no.1,2, dan 4 semua tanda tangan. hasil rekapnya juga Semua dikasi pak hakim, cuma no.3 aja yang ga mau ngambil, malah minta C1,.kok di PPS minta C1 seharusnya mintanya di KPPS, dan selama proses tidak ada form keberatan yang diisi, semua lancar2 aja....

selain itu PPK mengatakan saksi sufi bu Zohriatun malah interupsi minta kepada pak hakim,PPK menghitung ulang di semua PPS di kecamatan, padahal kita udah kerja 3 hari 3 malam, selain itu saksi SUFI sebel karena diberikan senyum permintaannya tidak dikabulkan.

pak hakim juga bertanya, apakah hasil PPK berubah setelah dibawa ke kabupaten bu? eh si ibu zohriatun tidak tahu hasil PPKnya berapa, hakim nanya lagi, emang ibu ga nyatet hasilnya walaupun tidak punya hasil pleno PPK? si ibu malah bilang tidak tahu, 

Komentar : " hadeeh tu saksi siap apa ga si....hmmm, dan wajarlah pak kan udah kalah, malu kali lihat hasilnya, apalagi mau dicatet."

5. Saksi PPK di sembelia, waktu pleno semua hadir pak hakim, tidak ada yang tidak, tapi masa kita disuruh menghitung ulang surat suara di Desa dara kunci, semua data yang dimiliki saksi, panwas, PPS semuanya sama pak, cuma no.3 aja yang beda hasilnya, kami menawarkan membuka kotak untuk melihat hasil pleno desa Dara kunci, eh meraka tidak mau, mereka tetap mau minta hitung ulang surat suara. Karena itu kami tidak kabulkan permintaannya pak. Semua barang bukti kemudian lengkap diserahkan kepada pak hakim. 

" masa sih yang lain sama, kok cuma no.3 aja yang beda....ni nih namanya ANEEEH BIN AJAAAIIIIIBBBBBB"

6. Saksi SUFI di Belanting mengaku tidak diberikan form C1 di TPSnya, 

Komentar :

"hmmm, masa datang jauh2 ngelapor cuma 1 pak ke MK", abis2in uangnya Mamiq CUPI aja...."

7. Saksi SUFI sebagai kordes di Desa Keluncing Terara, dari 10 TPS hanya punya Form C1 di TPS tempatnya SUFI menang, di 9 TPS yang lain katanya saksi tidak dapat, setelah ditanya di 9 TPS tu SUFI kalaaaaah......

Komentar : Hahahahha, malu kali mau laporan sama pak kordes",,,

8.Saksi SUFI yang diberikan uang 20 ribu diterara bilang kalau dikasi uang sama temennya, terus pak hakim nanya : abis dikasi uang kamu disuruh pilih no.1 gtu? si saksi bilang : waktu dikasi uang dia cuma pesen, besok senin INGAT no.1 ya....pak hakim jadi bingung, kan kamu cuma disuruh ingat bukan disuruh coblos, bisa aja kan pas di TPS tetap ingat, tapi kamu coblos yang lain??? Saksi tetep bilang, tapi saya tetap coblos no.1 pak hakim....terus ada yang lain dikasi uang seperti anda? si saksi bilang, nah tidak tahu pak hakim...udah lapor ke Panwas??? saksi bilang ndak pak hakim, saya lapornya sama ketua remaja "wkwkwkwkwkwkkk.......lucu deeeh masnya"....

# yang namanya pelanggaran money politic masiive tu menyeluruh mas diseluruh kecamatan dengan jumlah yang besar dan merata, kalau cuma 1 yang dikasi kayak anda, dimana letak pelanggaran TSMnya (terstruktur, sistematis dan masive), hadeeeh kok saksi amaq CUPI ndak ada berkualitas yah...

Itulah beberapa poin pentingnya, sidang terakhir hari senin 10 Juni 2013, tinggal memeriksa saksi SUFI yg tinggal beberapa ekor, ya skitar 5 ekor, dan seluruh bukti dan saksi hakim menyatakan sudah cukup, tnggal agenda besok selain pemeriksaan, adalah mendengarkan kesimpulan. 

INSYALLAH, HAQQUL YAQIN GUGATAN DITOLAK, Jika melihat dari sidang2 ini....

HIDUP ALKHAEEEEER....!!! Saksi2 SUFI BERTOBATLAH SEGERA!!!

Laporan ini telah disampaikan kepada masyarakat pukul 17.30 WITA melalui forum resmi alkhaer di Facebook : 

GERAKAN MASY.LOTIM DUKUNG ALI BD MEMIMPIN LOTIM KEMBALI 2013-2018

Read More

DETASEMEN KHUSUS ALKHAER : “GUGATAN SUFI TIDAK SUBSTANTIF” (Sebuah catatan)

Oleh : Arif Rahman Maladi, S.H., LL.M

Ketua Tim Detasemen Khusus Alkhaer

Menanggapi Gugatan yang dilayangkan timses SUFI ke Mahkamah Konstitusi menurut pandangan kami selaku peserta pemilukada merupakan suatu hal yang kabur dan tidak Substantif. Kami tentunya merasa terkejut, dengan Gugatan adanya indikasi penggelembungan suara yang ditemukan oleh Tim SUFI, karena selama ini proses pengawalan terhadap indikasi Pengelembungan Suara sebenarnya telah dilakukan Alkhaer sejak awal. Sebagai contoh untuk mencegah hal tersebut, dalam proses penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT), Tim alkhaer lah yang menjadi inisiatornya, Tim Alkhaer melalui Detasemen Khusus dan UGR Centre terus melakukan koreksi terhadap penetapan Daftar Pemilih Tetap yakni sejak dimulainya proses penetapan DPS oleh KPUD. (laporan tgl 25 Maret 2013 dan Tanggal 11 April 2013). Hal ini karena Tim Alkhaer menemukan banyaknya indikasi Daftar Pemilih Bermasalah dengan berbagai modus. Kuatnya dugaan ini, dikarenakan setelah dilakukan uji petik dilapangan banyak nama-nama ganda, fiktif yang ditemukan. Anehnya, selama proses itu Tim SUFI terkesan diam dan tidak mau tahu terhadap perbaikan DPT yang terindikasi ganda, fiktif, dan tidak memenuhi syarat. 

Pada tanggal 20 April 2012, Tim  Alkhaer melalui Detasemen Khususnyalah yang menjadi inisiator penandatanganan Kesepakatan bersama dengan KPUD, Panwaslu dan Seluruh Tim pemenangan untuk membersihkan DPT yang bermasalah (berita Acara kesepakatan tertanggal 20 April 2013). Dalam pelaksanaannya dilapangan Berkat kesiapan KPU dan Panwaslu, akhirnya KPU dan Panwaslu beserta jajarannya hingga pada tingkat Desa berhasil membersihkan DPT yang terindikasi fiktif, ganda dan tidak memenuhi syarat, selain itu KPUD Lotim juga mengakomodir masyarakat yang belum terdaftar di DPT. selama proses itu hanya tim Alkhaer lah yang bergerak aktif mengawal KPU dan Panwaslu dilapangan mengcrosscek data yang ada. 

Jika kita hubungkan dengan gugatan tim SUFI mengenai kasus penggelembungan suara tentunya sangat rancu. Dalam setiap kasus pengelembungan suara biasanya Jumlah suara sah itu melebihi dari DPT yang ada. kalau kita mengambil sample di Masbagik misalnya, jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon bupati 52.488, sedangkan DPTnya 71.000 ribu lebih. Yang menjadi pertanyaan sekarang dimanakah letak pengelembungan suara??? kalau DPT bermasalah tentunya salah jika Tim SUFI menggugat KPUD karena Menurut kami, berita acara kesepakatan bersama KPUD, Panwaslu dengan Seluruh tim pemenangan itu akan menjadi alat bukti yang kuat untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Kasus di salahsatu kabupaten di Kalimantan Tengah tentunya sangat jauh berbeda dengan kasus diLombok Timur, Substansi pelanggaran yang sistematis, terstrukur dan massif bukanlah hal yang sederhana dalam membuktikannya. Terlebih Tim Alkhaer sendiri yang berupaya sejak awal telah mengumpulkan bukti yang jauh lebih kuat yang hingga kini tersimpan rapi terhadap terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif selama Pilkada, dan siap menguatkan KPU Jika diminta membeberkan secara jelas. 

Jika dikaitkan dengan materi gugatan tim SUFI yang tidak memiliki data pembanding dalam C1 KWK-KPU juga hal yang tidak jelas, dan Menurut kami, Timses SUFI murni tidak siap menghadapi Pilkada tahun ini, bagaimana tidak, Formulir C1 KWK dipermasalahkan dalam pleno KPU. padahal kewenangan KPU hanya merekapitulasi hasil pleno kecamatan (UU No.15/2011), tidak lagi dibahas masalah C1 KWK, karena keberatan terhadap masalah itu harusnya diselesaikan pada tingkat PPS. 

Setiap saksi pada tingkat TPS tentunya memiliki formulir tersebut karena disediakan oleh KPPS ditiap TPS, karena tidak mgkin tiap PPS merekap hasil suara di TPS tanpa menggunakan formulir C1 KWK_KPU. Selain itu Dalam proses pleno di PPS dilaksanakan terbuka untuk umum, setiap saksi, masyarakat hingga pihak kepolisian pun turut menyaksikan pleno rekapitulasi pada tingkat PPS hingga PPK. Jadi sangatlah tidak mungkin Tim pemenangan tidak mengetahui atau tidak memiliki data pembanding dalam pleno di KPUD, karena setiap saksi peserta pemilu hadir dalam pelaksanaan rekapitulasi dari tingkat desa hingga kecamatan. 

Untuk itu, kami meminta kepada semua pihak untuk menerima hasil Pleno KPUD dengan jiwa kesatria. Pemilukada bukanlah soal siapa kalah dan siapa menang. Mentalitas calon pemimpin dan tim harus siap menang dan siap kalah, bukannya siap menang dan tidak siap kalah. Kami yakin KPUD telah bekerja keras untuk menyelenggarakan pemilukada yang jujur, adil, luas, bebas dan rahasia. Terlebih dukungan aparat kepolisian dan TNI yang telah bekerja keras mengamankan jalannya pemilukada tahun ini. Namun, jika tim advokasi SUFI tetap melanjutkan gugatan, itu merupakan haknya, tetapi alangkah lebih baik mundur sebelum semuanya menjadi boomerang.

Read More

Kunjungan Kemitraan KMMIH UGM di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Bersama Dirjen HPI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Read More

Kunjungan Kemitraan KMMIH UGM Yogyakarta di Mahkamah Konstitusi

Read More

Bersama Dr.Suparman Marzuki Pimpinan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Read More

bersama Prof. Dr. Denny Indrayana Wakil Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia

Read More

MENAKAR PELUANG CALON INDEPENDEN ALI BD DALAM PEMILUKADA LOMBOK TIMUR

oleh : Arif Rahman Maladi , S.H., LL.M.[1]

           

Euforia politik kabupaten Lombok Timur di tahun 2013 boleh dibilang akan menjadi sebuah drama politik yang akan menyuguhkan “duel politik” yang seru dan akan banyak menyita perhatian beberapa kalangan. Tentunya ini tak lepas dari pertarungan dua kandidat kuat yang sama-sama telah mengabdi untuk Lombok Timur. ALI BIN DAHLAN dan SUKIMAN AZMY.  Dua nama yang diprediksi akan bersaing ketat memperebutkan hati rakyat Lombok Timur pada Pemilukada Kabupaten Lombok Timur 13 Mei 2013 mendatang. Kalau saya boleh meminjam istilah pertandingan antara Barcelona dan Real Madrid maka pertarungan ini akan bertajuk “DUEL EL CLASICCO”. Duel El clasicco antara Barcelona dan Madrid tentunya merupakan partai yang sarat dengan emosi dan gengsi. Keduanya merupakan tim papan atas yang memiliki pendukung fanatik yang siap berkorban apapun dan kapanpun untuk timnya. Kalau kita analogikan dengan dengan  ALI BD dan SUKIMAN tentunya mirip dengan apa yang terjadi Barcelona dan Madrid, keduanya memiliki kekuatan serta pendukung yang tidak boleh dianggap remeh satu dan yang lain.

Tulisan ini tidak akan membahas kelemahan-kelemahan, ataupun menggunjingkan calon bupati dalam pemilukada Lombok timur mendatang, karena itu hanya akan bermuara untuk menjatuhkan. Etika berpolitik haruslah dijunjung tinggi, sehingga politik yang ada akan berjalan lebih fair. Perlu dipahami bahwa berpolitik bukan hanya berbicara tentang cara mencapai tujuan saja tetapi juga politik harus menjujung tinggi etika politik yakni  moral dan intelektual. Moral disini harus dimaknai sebagai sebuah kebaikan,yang harus dijadikan sebagai salah satu elemen kunci utama dalam berpolitik. Sedang intelektual lebih dimaknai sebagai sebuah kapasitas individu untuk melakukan aktivitas berpikir, menalar, dan memecahkan masalah yang ada. Jadi dalam berpolitik seseorang diharuskan tidak hanya bisa mengkritik, tetapi juga harus memberikan solusi konstruktif.

Tulisan ini dikhususkan sebagai respon terhadap suhu perkembangan politik Lombok Timur yang akhir-akhir ini makin memanas menjelang pemilukada Lombok Timur pada tanggal 13 Mei 2013 mendatang. Jika kita Memperhatikan perkembangan yang ada, pertarungan politik dalam pemilukada Lotim 2013 auranya jauh lebih terasa daripada pertarungan politik pemilihan Gubernur NTB yang notebenenya akan diadakan bersamaan dengan pemilukada Lotim. Mengapa demikian? menurut saya hal ini terjadi dikarenakan tingginya antusias dan respon masyarakat di Lombok Timur terhadap kondisi Lombok Timur saat ini. Selain itu, majunya ALI BD melalui jalur independen (perseorangan) menjadi salah satu daya tarik masyarakat tersendiri di Lombok Timur. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilukada di Lombok timur, akan ada calon bupati dari jalur perseorangan (independen). Di sisi lain ALI BD kemungkinan akan bersaing ketat dengan calon petahana Sukiman Azmy  yang akan diusung oleh partai-partai besar, dan beberapa paket pasangan lainnya yang hingga saat ini masih dalam batas penjajakan.

Jaminan terhadap keberadaan calon independen dalam pemilukada pada muaranya diharapkan dapat menjawab aspirasi masyarakat yang selama ini tidak terserap oleh partai politik. Hal ini terjadi karena partai politik seringkali mengajukan calon didasarkan atas kepentingan partai bukan berorientasi kepada aspirasi rakyat selaku konstituen. Partai politik yang seharusnya memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam kehidupan demokrasi tidak kunjung memperlihatkan performa/kinerja yang power full sesuai dengan harapan publik sehingga terjadilah kemerosotan tingkat kepercayaan publik (public distrust) terhadap partai politik maupun aktor politik partai yang menjadi kepala daerah.Ini artinya sosok ALI BD yang maju dari jalur perseorangan memiliki karakter begitu kuat dan mengakar pada rakyat Lombok Timur.

Ali Bd Pemimpin Inovatif, Tegas, Non Diskriminatif

Sosok ALI BD memang dikenal mudah diterima oleh semua kalangan, karena beliau selalu  menegaskan bahwa pemimpin rakyat itu harus bisa berdiri di semua golongan.ALI BD dikenal sebagai pemimpin yang inovatif, merakyat, tegas, dan kerapkali membuat terobosan-terobosan progresif yang terkadang sangat berani, yang manfaatnya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh seluruh elemen masyarakat Di era pemerintahannya, Lombok Timur mengalami lonjakan pembangunan yang baik yang ditunjang oleh melonjaknya Pendapatan Asli Daerah. Ekonomi berbasis kerakyatan menjadi instrument utama beliau untuk membangun lombok timur. Kesejahteraan para guru begitu diperhatikan, hal ini terbukti dari fasilitas, sarana dan tunjangan para guru baik itu guru tetap maupun kontrak diberikan haknya tanpa adanya diskriminasi golongan.

Beliau juga dikenal sebagai tokoh yang sangat peduli dengan Penegakan syariat Islam di Lombok Timur. Beliau menyadari bahwa Lombok Timur adalah salah satu Kabupaten yang masyarakatnya sangat religius yang menjujung tinggi syariat Islam dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemberdayaan masjid, pondok pesantren dan kegiatan-kegiatan keagamaan adalah salah satu program utama ALI BD yang akan selalu dirindukan masyarakat, karena dalam pelaksanaannya dilapangan beliau selalu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengahapus diskriminasi.  

  

Pada era kepemimpinan ALI BD tak terkecuali para petani juga mendapatkan perhatian yang begitu serius. Tepat kiranya beliau memilih H.Haerul Warisin mendampingi beliau di Pemilukada tahun ini, karena beliau sangat dikenal betul oleh masyarakat bawah. Banyak kesaksian yang menyebutkan ALI BD sebagai salah satu pemimpin yang begitu akrab dan dengan rakyat bawah khususnya dengan petani. Dengan latar belakangnya sebagai LSM, ALI BD tentunya memiliki modal kuat untuk memahami betul kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Beliau sadar bahwa membangun daerah tidaklah mudah, perlu semangat dan kerja keras untuk mewujudkan semua cita-cita tersebut.  

Perlu menjadi catatan bahwa di era pemerintahan ALI BD, banyak sekali terobosan-terobosan inovatif beliau untuk Lombok Timur yang patut diapresiasi dan diacungi jempol, walaupun terkadang menuai pro dan kontra di masyarakat, namun hal itu tentunya merupakan suatu kewajaran sebagai wujud dari demokrasi di negeri ini.  Beberapa hasil survey di tahun 2012 lalu menunjukan tingkat elektabilitas (tingkat keterpilihan) ALI BD masih sangat tinggi bahkan berada paling tinggi dari calon-calon yang diwacanakan akan maju pada Pemilukada Lombok Timur mendatang termasuk diatas calon petahana H.M Sukiman Azmy dan Syamsul Luthfi. Ini menunjukan rakyat lombok timur benar-benar merindukan sosok beliau untuk memimpin Lombok Timur lima tahun kedepan.  Dan semua ini akan dijawab oleh rakyat Lombok Timur pada tanggal 13 Mei 2013 mendatang.

 

---

                [1] Pengamat Politik, Peneliti Pusat Kajian Konstitusi   KM-MIH Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta 

Read More

Pelantikan dan Rapat Kerja KMMIH FH UGM periode 2011-2012, Yogyakarta 2 Mei 2011

Sambutan pimpinan Pengelola Magister Ilmu Hukum

Sambutan Perwakilan Himpunan Mahasiswa Pascasarjana (HIMPAS) Universitas Gadjah Mada 

Suasana Pelantikan dan Rapat Kerja

Penyerahan Simbolik dari Ketua Umum Demisioner periode 2010-2011, Irwansyah  , S.H, LL.M
kepada Ketua Umum KMMIH periode 2011-2012, Arif Rahman Maladi, S.H
(foto Kiri-kanan) 

Pidato Resmi Ketua Umum KMMIH FH UGM 2011-2012 setelah pelantikan

Pimpinan KMMIH FH periode 2011-2012
Foto kiri - kanan : Wakil Ketua Umum I bidang Advokasi dan Kajian  , Kukuh Murti, S.H., Wakil Ketua Umum II  Fahmy Arsyad Said, SH, Ketua Umum KMMIH, Arif Rahman Maladi, S.H, dan Sekjend KMMIH, Ahmad Fikri Hadin, S.H  

Read More

Kunjungan Kemitraan Di Kantor Harian Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta 9 Oktober 2011

Memberikan Sambutan bersama Pimpinan Harian Kedaulatan Rakyat - Yogyakarta 

Bersama rekan-rekan diberikan kesempatan meninjau langsung ruang produksi Harian Kedaulatan Rakyat

Bersama rekan-rekan foto bersama di depan kantor utama Harian Kedaulatan Rakyat

Read More

Seminar Nasional : Lokomotif Perubahan Bersama DR.Rizal Ramli (Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia), Yogyakarta, 26 November 2011

Menyambut Kedatangan Dr. Rizal Ramli di Acara

Foto Bersama Dr. Rizal Ramli 

Memberikan Sambutan Sebagai Ketua Umum KMMIH FH UGM

Penyerahan Cinderamata kepada keynote speaker kepada Bapak Dr.Rizal Ramli

Penyerahan Cinderamata kepada Bapak Dr.Rimawan Pradiptya
(Pakar Ekonomi UGM) 

Read More

PIDATO RESMI KETUA UMUM KELUARGA MAHASISWA  MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM DALAM LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA KEPENGURUSAN PERIODE 2011-2012

Yogyakarta, 9 Juni 2012

                                              بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 

Assallamulaikum wr.wb, 

Alhamdulillahhirobbillamin,  Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya saya ingin mengawali pidato Pertanggung jawaban ini dengan penuh rasa syukur dan bangga karena telah menjalani masa-masa sulit dalam mengemban tugas sebagai pimpinan Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM. Dinamika perjalanan kepengurusan periode 2011-2012 bagi saya memiliki arti tersendiri. Mengemban tugas sebagai ketua umum tentunya merupakan tantangan bagi saya, dan suatu kebanggaan tersendiri yang sungguh sangat berharga.

Suka duka selama menjalankan roda organisasi kami rasakan bersama dengan penuh tanggung jawab dan Ikhlas. Dengan motto Kerja Keras, Kerja Cerdas dan Kerja Ikhlas yang dirangkai dengan semangat kita percaya kita jaya, alhamdulillah seluruh program kerja kepengurusan telah kami jalankan walaupun ada beberapa yang harus menjadi catatan dan perbaikan kedepannya. Saya sebagai Ketua Umum bersama Sekjend KMMIH, Ahmad Fikri Hadin memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pengurus atas loyalitas dan integritasnya selama menjalankan roda organisasi KMMIH. Terimakasih kepada rekan-rekan pengurus seluruhnya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu KMMIH dalam menjalankan program-program baik secara langsung ataupun tidak langsung.  

Satu hal wajar kiranya selama masa kepengurusan bilamana terjadi hal-hal yang mungkin mengecewakan beberapa pihak atas kinerja pengurus yang dirasakan belum maksimal. Namun percayalah, kami telah berupaya semaksimalkan mungkin untuk memperoleh hasil yang baik. Kami juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilaf, tentunya dalam kesempatan yang baik ini saya atas nama pengurus KMMIH periode 2011-2012 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama periode kepengurusan kami ada hal-hal yang mungkin mengecewakan saudara-saudara sekalian.

Untuk kepengurusan selanjutnya kami hanya berpesan jalankanlah amanah ini dengan niatan tulus dan ikhlas tidak berorientasi pada materi belaka. Eksistensi Organisasi merupakan modal kuat bagi kita bersama untuk tetap menjalin silaturahmi dan kerjsama ketika telah menyelesaikan studi di program studi Magister Ilmu Hukum UGM. Harapan kami tentunya, kepengurusan selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Perlu diperhatikan pertama, dalam membangun organisasi yang baik diperlukan organisasi yang mampu mewujudkan kesesuaian antara konsep dan implementasinya. Konsep (cara bekerja/strategi) yang baik dan matang harus dimiliki organisasi. karena Organisasi yang baik bukan hanya sekedar kemampuan bekerja saja yang harus dimiliki melainkan sebuah konsep yang matang dan inovatif. Kedua, organisasi yang baik adalah organisasi yang solid, dimana organisasi itu mampu mensinergikan antara komponen yang satu dan yang lain. Dalam hal ini KMMIH berupaya untuk mampu mensinergikan kluster kenegaraan, perdata, pidana dan HI menjadi satu komponen yang saling bersinergi. Ketiga, Organisasi yang baik harus mampu mengetahui tantangan atau hambatan yang sedang dan akan dihadapi, karena jika tidak maka organisasi tersebut akan gagal merumuskan tahap-tahap pelaksanaan yang akan dicapai.

Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi hambatan dan tantangan baik secara ekstern dan intern organisasi. Keempat, Organisasi yang baik saya rasa memerlukan sebuah konsep perjuangan, dalam arti disini adalah motivasi yang dibawa dalam mewujudkan eksistensi KMMIH satu tahun kedepan. Insyallah dengan 4 pilar tersebut eksistensi KMMIH akan terus terjaga. Amin. Sekali lagi, atas nama pribadi, saya Arif Rahman Fajar Septiawan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang dipercayakan kepada saya untuk memimpin KMMIH masa bhakti 2011-2012. Jayalah selalu KMMIH FH UGM.

Billahi fi sabbil haq...Wassallamualaikum warahmatullahiwakokatuh

                                                                                    Arif Rahman Maladi, SH

Read More

REZIM POLITISASI NAHDLATUL WATHAN

Oleh : Arif Rahman Maladi[1]

        Nahdlatul Wathan (NW) merupakan salah satu ormas keagamaan terbesar di NTB. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dari sinilah lahir para cendikiawan-cendikiawan muslim yang telah banyak berdedikasi untuk pembangunan Sumber Daya Manusia NTB. Sebagai masyarakat NTB, tentunya kita paham betul akan peran besar NW dalam rangka membangun ummat dari berbagai dimensi kehidupan. Organisasi yang didirikan di Pancor  ,  oleh Al Mukkarom, Syeikh Maulana TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau yang dikenal dengan Tuan Guru Pancor bukan hanya tumbuh subur di Lombok, melainkan juga berkembang hingga lintas luar pulau lombok.

Perlu kita ketahui, sejak tahun 1934 M, jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini lahir, Maulana Syaikh Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Madjid telah menancapkan kiprahnya untuk bangsa ini, berjuang membangun keberagamaan umat dan masyarakat yang saat itu masih hidup terpuruk, tenggelam dalam kebodohan dan keterbelakangan di berbagai sektor kehidupan. Tentunya pantas kiranya kita haturkan doa kepada “sang matahari terbit dari timur” (gelar Maulana Syeikh), yang telah hadir bagaikan air yang menghilangkan haus dan dahaga dan bagaikan hujan yang turun membawa berkah, ketika menyirami bumi yang sedang tandus dan gersang[2]. Hingga saat ini NW dikenal sebagai Organisasi yang mengelola sejumlah Lembaga Pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini tentunya menjadi tinta emas keberadaan NW di NTB. Berangkat dari itu, tulisan ini saya angkat didasari oleh kebanggaan saya terhadap komitmen NW untuk memajukan ummatnya di NTB. 

POLITISASI NAHDLATUL WATHAN

Desentralisasi pasca reformasi, memang telah mengubah tatanan kehidupan ketatanegaraan bangsa ini. Demokrasi yang “seutuhnya” seakan menjadi sebuah harga mati perbaikan kehidupan politik ketatanegaraan di Indonesia. Dinamika perubahan politik ini tentunya berimplikasi penuh hingga tingkat daerah. Dimulai dari penguatan konsep desentralisasi di daerah, diharapkan menjadi modal awal terjadinya pemerataan pembangunan. Pemilihan Kepala Daerah langsung adalah salah satu konsep Demokrasi yang ditawarkan pasca reformasi. Hal ini tentunya, menjadi sebuah wahana baru bagaimana rakyat bisa diikutsertakan untuk membangun daerahnya.

Seiring dengan perjalanan demokrasi di Negeri ini, beberapa kader NW nampaknya ingin mengambil situasi yang menguntungkan dengan melakukan politisasi terhadap NW. Politik kemudian menjadi komoditas baru bagi para kader NW. Bak jamur dimusim hujan, banyak Tuan Guru dan kader-kader NW kini banting setir untuk terjun didunia politik. Perjuangan dan komitmen NW membangun akhlaq ummat kini telah terpecah menjadi dua. Bagaimana  tidak, para kader NW kini tengah asyik berlomba untuk masuk partai politik dan bersaing politik memperebutkan kekuasaan di NTB.  Terbukti di setiap pentas pemilukada baik dalam lingkup provinsi, kabupaten/kota para kader NW menjadi calon yang diusung untuk maju. Tidak salah memang karena kalau ditinjau dari hak konstitusional, setiap warga negara dijamin hak politiknya oleh Konstitusi. Tetapi tentunya tidak adil ketika NW sebagai ormas yang bergerak dibidang keagamaan seakan dijual demi mencapai kekuasaan. Ormas NW seakan menjadi kendaraan yang paling baik untuk melanggengkan kekuasaan para kadernya. Ironis tentunya, melihat keadaan sekarang di NTB, kita bisa saksikan di setiap kampanye selama masa suksesi terpampang jelas lambang organisasi NW, sebagian lagi para kader menggunakan atribut Tuan Guru di depan nama, seakan Gelar Tuan guru itu sebuah warisan leluhur.  Ironisnya lagi adalah pencantuman foto tokoh yang paling dikagumi masyarakat NTB yakni Almarhum Syeikh Maulana di beberapa baliho dan banner salah satu calon peserta Pemilukada. Fenomena ini terjadi dalam pemilukada beberapa waktu lalu di Lombok Tengah dan beberapa daerah di NTB.  

Beberapa langkah politik para kader NW juga terkesan seringkali berlawanan dan tidak sesuai dengan aturan main yang ada. Kita ambil saja contoh langkah politik Gubernur NTB, Zainul Majdi yang seakan menjadi “kutu loncat” politik ketika berpindah haluan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Demokrat Provinsi NTB yang notebanenya bukan kader demokrat. Walaupun pada awalnya ditentang, karena tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Partai Demokrat, tetapi pada kenyataan beliau lah yang terpilih secara aklamasi. Artinya disini ada hak para kader demokrat yang sah, yang harus dikesampingkan demi melanggengkan posisi beliau. Secara nyata-nyata beliau menunjukan bahwa dengan kekuasaan semua hal mungkin bisa terjadi. Ini tentunya bukanlah pendidikan politik yang baik dan pantas ditiru.

Sudah saatnya para kader NW menggugat kembali untuk menuntut reorientasi organisasi Nahdlatu Wathan. Kembalikanlah NW kembali menjadi organisasi yang sesuai pada falsafah berdirinya. NW tidak bisa dijual untuk kepentingan politik para kadernya yang terjun di dunia politik. NW bukanlah kendaraan yang mudah ditumpangi untuk melanggengkan kekuasaan politik, karena NW berdiri bukan untuk berkuasa namun NW berdiri untuk menyelamatkan ummat agar bisa hidup bahagia Dunia dan akherat, yakni melalui pembangunan Sumber Daya Manusia dengan pendekatan pendidikan Agama. Maka tidaklah “haram” jika para kader menuntut reorientasi Organisasi.         

Allahua’lam...

---

[1] Peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi UGM dan Ketua Umum Mahasiswa Magister Ilmu Hukum UGM 2011-2012

[2] Muslihan Habib, dalam http://nahdlatulwathan.com/

Read More

SEDERHANA, TAPI INSYALLAH BERMANFAAT

Ditulis oleh :

Arif Rahman Maladi

Tidak semua orang berpikir logis, kebanyakan dari manusia memang seringkali berprasangka dan sebagian besar dari manusia terkadang sudah terkontaminasi oleh pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya dengan rasa iri, curiga, takut, cemburu dan keangkuhan. Saya yakin tak seorangpun yang ada di atas bumi senang ketika pendapatnya didebat. Dalam catatan saya ingin share kepada rekan-rekan semua, yang mungkin saja seringkali mengalami perdebatan secara informal dan terkadang tidak ada penengahnya. Menurut saya perdebatan tanpa ada penengah pastinya akan mengakibatkan ketidaknyamanan yang berujung pada debat kusir, Bahkan bisa saja jika kita tidak mampu menahan emosi akan menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir pada terancamnya hubungan baik kita dengan teman kita berdebat.

Manusia memang kerap kali berbeda pendapat, ya bisa saja hal ini dikarenakan berbagai faktor, baik itu kebiasaan, refrensi teori yang dimiliki, pendidikan, agama,dsb. Dan hal ini menurut saya suatu hal yang wajar karena begitulah hidup, selalu ada warna disetiap bagiannya. Kalau seseorang membuat satu pernyataan yang menurut pendapat anda salah atau kurang sesuai dengan pemahaman dari sudut pandang anda, atau bahkan bila anda tahu bahwa itu memang jelas salah, alahkah baiknya jika kita menggunakan pendekatan psykologi sebelum mengeluarkan pendapat anda.

Kita bisa menggunakan pilihan kalimat yang pas sebelum memulai mengutarakan pendapat, alangkah bijaknya anda jika anda memulai dengan sikap tenang dengan intonasi suara yang nyaman serta sikap tidak mendebat. misalnya dengan menggunakan kalimat pembuka "baiklah kawan/rekan, menurut saya hal ini adalah sebaliknya”, namun mungkin saja saya salah, saya memang sering salah dan kalau salah saya sangat ingin di perbaiki, kalau menurut pendapat saya................................. dan sebagai penutup argumentasi. anda bisa menggunakan kalimat : ya kalau menurut saya seperti itu,bagaimana tanggapanmu kawan/bro/dsb? Anda bisa kembali mengumpan balik atas argumen anda kepada orang yang mengeluarkan pendapat diawal itu tentunya dengan sikap yang respect (menghargai) dan memberikan kesempatan yang terbuka kepada orang tersebut dengan berlaku sebagai pendengar yang baik, tanpa memotong disela-sela pembicaraan ketika menurut anda terjadi perbedaan. Anda harus mendengarkan dengan baik, hingga ia selesai menanggapi pendapat anda.

Pendekatan seperti itu sudah cukup untuk melucuti senjata dan pada saat lawan bicara anda mengeluarkan perasaannya biasanya dia bersikap jauh lebih masuk akal dan logis begitu sampai pada penyelesaian masalah. Kalau anda mau mengungkapkan pada permulaannya bahwa anda mungkin saja salah, saya yakin cara itu akan menghentikan semua perdebatan dan mengilhami lawan bicara anda untuk menjadi sama adilnya, terbuka dan berpikiran luas seperti anda, ini akan membuatnya ingin juga mengakui bahwa dia mungkin juga salah. Saya mengutip pemikiran Dale Carnegie dalam bukunya “How to win friends and influence people” (Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi lain) bahwa dalam membangun komunikasi yang efektif sikap Respect adalah salah satu sikap yang paling utama. Sikap ini efektif untuk menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang ingin kita sampaikan.

Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah bahwa pada prinsipnya semua manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita bahkan harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukan dengan penuh respek dan dengan sikap tenang tanpa harus mengeluarkan nada-nada tinggi dalam menguatkan argumentasi kita. Dengan sikap tenang dan nyaman akan memberikan penghargaan tersendiri terhadap harga diri dan kebanggaaan seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi yang akan meningkatkan efektifitas kinerja kita baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai sebuah tim. Ingatlah bersikaplah diplomatis ketika terjadinya suatu perbedaan pendapat, buka sebanyak mungkin pintu, lakukan sebanyak mungkin cara dan yang terpenting disini adalah fleksibel-lah dalam mengatasi segala permasalahan anda. jika anda mau melatihnya tidak ada masalah yang tidak bisa anda selesaikan dengan cara anda yang anggun.

Hal ini diatas mungkin sepele bagi kita semua, tapi saya yakin ini akan bermanfaat bagi anda untuk membangun persahabatan/persaudaraan(silaturahmi). Insyallah...amiin 

Read More

SELAMATKAN PAPUA

Slice of Papua Conflict

Oleh : Arif Rahman Maladi

Konflik berkepanjangan yang saat ini terus terjadi di Papua merupakan isyarat nyata kepada pemerintah untuk segera melakukan sebuah langkah kongkret demi “menyelamatkan” tanah Papua. Bilamana kita saksikan akhir-akhir ini, terjadinya berbagai kasus di tanah Papua adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat Papua, yang hingga kini masih merasa dimarginalkan di “ditanah airnya” sendiri. Otonomi khusus yang digagas pemerintah untuk meredam konflik di Papua ternyata masih gagal dan tidak berjalan semestinya, Otonomi Khusus masih jauh dari harapan dalam penyelesaian konflik vertikal dan horizontal di tanah Cendrawasih.

Menurut hasil penelitian LIPI yang telah di dirilis beberapa waktu lalu dan kemudian dituangkan dalam Papua World Road Map, ditemukan ada empat akar masalah mendasar konflik. Pertama, masyarakat papua merasa termarginalisasi ( baca: terpinggirkan/terbuang) yang diakibatkan oleh terjadi ketidakseimbangan yang dialami masyarakat Papua dalam konteks antara hubungan daerah dengan pusat. Pemerintah pusat seakan memarginalkan masyarakat papua di tanah kelahirannya sendiri, dengan tidak memberikan tempat dan kesempatan yang luas dalam pembangunan padahal secara tidak langsung Masyarakat papua merupakan “penyumbang besar” pendapatan bangsa Indonesia. Kedua, masalah ketimpangan pembangunan di Papua,yang sampai saat ini masih sangat dirasakan masyarakat Papua, sampai-sampai Gubernur Papua Barbanas Suebu pernah mengibaratkan Pembangunan di Papua masih seperti Jawa pada masa sebelum Daendels membangun jalan raya dari ujung timur sampai ujung barat.

Ketiga, adalah persoalan status politik Papua yang hingga saat ini terus dipertanyakan oleh sebagian masyarakat Papua dan tokoh adat. Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut misalnya, dalam bukunya yang berjudul “Aspek hukum Adanya Aneksasi Kemerdekaan Kedaulatan Rakyat Papua Menggugat” mengatakan bahwa status hukum dan politik bangsa Papua dan Indonesia sebelum bersatu, masing-masing telah menjadi negara sendiri. dia menyebutkan bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sedangkan Papua merdeka pada 1 Desember 1961, dimana momentum Kemerdekaan Papua pada saat itu ditandai dengan pengibaran bendera Bintang Fajar, berdampingan dengan bendera Kerajaan Belanda. Sehingga, Forkorus menuding Indonesia telah melakukan aneksasi kemerdekaan Papua melalui militeristik dengan pelaksaanaan Trikora pada tanggal 19 Desember 1961 silam.

Keempat adalah faktor pelanggaran HAM di Papua. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah pemerintah pusat seringkali menyelesaikan permasalahan di Papua dengan menggunakan pendekatan represif daripada pendekatan preventif , hal ini kemudian dinilai berbagai pihak sebagai sebuah kesalahan besar. Pendekatan Represif bukan merupakan solusi yang cerdas dalam penyelesaian masalah, karena sebaliknya akan berpotensi menambah masalah. Peristiwa yang terakhir terjadi adalah penyerbuan Polisi dalam Kongres Rakyat III Papua pada tanggal 19 Oktober lalu, dimana ketika itu hasil kongres menyapakati untuk menunjuk Pimpinan Kongres sebagai Presiden dan Perdana Menteri Negara Papua merdeka. Penyerbuan tersebut kemudian berujung pada tewasnya tiga orang peserta kongres. Sekali lagi ini menunjukan kepada kita bahwa penyelesaian konflik yang diambil merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang tidak progresif. Rakyat Papua sudah terlalu sering tertindas, terintimidasi, termarginalkan sejak lama, untuk itu pemerintah seharusnya peka dalam penyelesaian konflik, sehingga pelanggaran HAM paling tidak bisa diminimalisir.

Kaji Ulang Otonomi Khusus papua

Sejak Presiden Megawati memberikan Otonomi Khusus bagi Papua melalui UU RI Nomor 21 Tahun 2001, dan pelaksanaanya mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2002. Permasalahan Papua tak kunjung meredup. Menurut Prof. Ryaas Rasyid[1] pemberian Otonomi Khusus bagi Papua pada hakekatnya adalah sebuah upaya mengembalikan harga diri rakyat papua yang selama ini merasa termarginakan ditanah Papua, dan diharapkan akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat papua.

Sehingga mereka dapat merasakan bahwa otonomi khusus yang diberikan merupakan sebuah wujud kepedulian seorang ibu kepada anak kandungnya Namun sejak 10 tahun berlalu cita-cita dan harapan perancang otonomi khusus papua tidak mampu diimplemetasikan dalam pelaksanaan.Cita-cita untuk hidup dalam kesejhteraan hingga saat ini tidak pernah dirasakan oleh Rakyat papua secara rata dan menyeluruh. Otonomi Khusus Papua kemudian dinilai tidak membawa perbaikan nasib bagi orang asli Papua. Upaya Pemerintah di Tahun 2011 misalnya, untuk menaikan pos anggaran Otonomi Khusus sampai 10, 3 Triliyun yang dibagi untuk 2 propinsi di papua, Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat ternyata masih belum mampu membantu meredam konflik penuntutan peningkatan tingkat kesejahteraan, pemerataan pembangunanan dan sebagainya. Otonomi Khusus papua juga masih belum mampu memberikan ruang bagi putra daerah sebagai actor protagonist dalam pembangunan di Papua.

Otonomi Khusus Papua memang identik dengan “kucuran” uang yang banyak. Tetapi kemudian mengakibatkan terjadinya ekspekstasi berlebihan para migrant dari luar Papua untuk berbondong-bondong datang mengadu nasib di Papua. Hal ini kemudian secara tidak langsung mendegradasi eksistensi para penduduk asli Papua. Selain itu, Lemahnya pengawasan terhadap pengalokasian anggaran Otonomi khusus berakibat pada tidak meratanya pembangunan, karena kucuran dana besar dari pusat selama ini ternyata tidak pernah sampai pada sasaran yang diharapkan. Ini terbukti dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua yang tetap berada di urutan menengah ke bawah secara nasional dan data jumlah penduduk miskin di Papua tahun 2007 yang mencapai 40,78 persen. Jumlah angka kemiskinan ini telah menempatkan posisi Papua berada di rangking kedua setelah Papua Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Ironis memang, tanah Papua yang dikenal sebagai negeri kaya sumber daya alam (SDA) dan memiliki status Otonomi Khusus yang identik dengan banyak uang tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan rakyatnya.

Sudah seharusnya Pemerintah, DPR, Pemerintah Daerah, dan seluruh stick holders yang ada, tak terkecuali para kelompok separatis yang ada di Papua diajak untuk duduk bersama (urun rembuk) mengatasi segera segala permasalahan yang ada saat ini, khususnya segera mengkaji ulang dan melakukan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua, tentunya dengan catatan jangan ada langkah represif dari pemerintah untuk saat ini, semua harus dikonsolidasikan secara dingin tanpa adanya kekerasan.

Jangan Lupakan Sejarah

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Seruan ini pernah disampaikan bung karno sebagai salah seorang Founding people dalam pidatonya yang berjudul Jasmerah. Kalimat itu mungkin harus dimaknai lebih dalam lagi oleh pemerintah saat ini. Pendekatan penyelesaian konflik papua tentunya harus juga menggunakan pendekatan “Historical Approach” (pendekatan sejarah). Sejarah menyebutkan, sebelum kemerdekaan diperoleh Papua barat dari kerajaan Belanda pada saat itu, Rakyat Papua dan Bangsa Indonesia memiliki sebuah ikatan emosional, karena berasumsi bersama bahwa mereka mempunyai common enemy (musuh bersama) yakni Kolonial Belanda.

Pembebasan Irian Barat adalah sebuah langkah kongkret perjuangan Indonesia dalam memerdekan Papua yang sesungguhnya dari cengkraman Imperialisme Belanda kala itu. Lebih dari itu, jika dilihat secara Hitoris bangsa Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dengan rakyat Papua, karena merupakan satu kesatuan historis berdasarkan sejarah Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Kesultanan Tidore dan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Dengan demikian penyelesaian konflik Papua, khususnya mengenai status politik adalah hal yang harus segera diselesaikan, pemerintah harus datang menjemput bola, jangan memberikan celah bagi pihak luar untuk ikut melakukan intervensi dalam penyelesaian masalah ini, karena hal itu tentunya akan menjadi ancaman serius bagi eksistensi dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang terakhir bukan tidak mungkin Papua akan bernasib sama dengan apa yang dialami Timor-timur pada tahun 1999 silam, yakni lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari bersatu selamatkan Papua.. Save our nation!!!

---

Read More

DUKA BANGSA DIHARI KEBANGKITAN NASIONAL

Oleh : Arif Rahman Maladi

Dalam menyambut Hari kebangkitan Nasional, tahun ini bangsa Indonesia menerima sebuah kado yang sangat istimewa. Kado yang telah menampar wajah dan melukai hati jutaan rakyat di Indonesia di mata dunia ditengah momentum peringatan hari kebangkitan Nasional. Penghentian kongres PSSI adalah bukti kegagalan bangsa ini menanamkan nilai-nilai kebersamaan dalam rangka memprjuangkan cita-cita dan tujuan Nasional.

Kegagalan kongres dibawah Komite Normalisasi bentukan FIFA adalah contoh bahwa Indonesia terlalu pintar dan hebat dalam berdemokrasi. Para peserta kongres yang menyebut dirinya sebagai kelompok 78 bukannya mencari solusi yang terbaik buat bangsa ini tetapi sebaliknya, kelompok 78 seakan-akan mengklaim dirinya adalah “pemegang mandat rakyat” di bidang persepakbolaan.

Dengan memegang hak suara dalam kongres, mereka menganggap bahwa mereka adalah suara rakyat. Dan yang menjadi pertanyaan disini apakah memang benar demikian, mereka ditunjuk untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam beraspirasi? tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Jika dijawab secara logika, jelas tidak mungkin rakyat Indonesia, menginginkan nasib persepakbolaan bangsa ini menjadi semakin kian terpuruk dengan kegagalan Kongres yang berpotensi menyebabkan sanksi bagi Indonesia oleh FIFA.

Sejak dimulainya kongres, sangat terasa bahwa memang sudah ada agenda lain yang diskenariokan oleh kelompok yang mengaku sebagai pemegang amanat rakyat ini. Mereka terus melakukan pressure kepada Komite Normalisasi dengan melakukan pembenaran-pembenaran dengan mengatasnamakan keadilan dan anti diskriminasi.

Para peserta kongres seakan tidak sadar bahwa rakyat Indonesia sedang menyaksikan dengan penuh harapan agar Kongres dapat menghasilkan keputusan yang mampu mengangkat kembali harkat dan martabat sepakbola bangsa ini ditengah keterpurukan yang sedang dialami. Kelompok 78 juga seakan lupa bahwa di hari kebangkitan Nasional ini rakyat mengharapkan kongres PSSI dengan agenda pemilihan ketua umum bisa dijadikan momentum kebangkitan nasional menuju perubahan yang lebih baik di bidang sepakbola.

Bangsa Indonesia berduka

Pantaslah jika kalimat duka kita ucapkan pada peringatan hari kebangkitan nasional tahun ini. Ditengah kompleksnya masalah bangsa Indonesia, yang dari kian hari terus bertambah. bangsa Indonesia harus kembali menelan pil pahit dalam memperingati momentum kebangkitan nasionalnya dengan terancam sanksi dari FIFA.

Perlu diingat bersama bahwa lahirnya Komite Normalisasi yang dibentuk oleh FIFA, semata-mata disebabkan oleh keadaan yang “abnormal”. Komite Normalisasi adalah bentuk kepeduliaan FIFA sebagai organisasi Induk sepakbola dunia dalam rangka menyelamatkan persepakbolaan Indonesia yang sedang dilanda krisis yang terus menerus berkepanjangan. Anehnya pada saat itu kelompok 78 lah yang ikut mendesak agar FIFA segera mengambil keputusan dalam rangka menyelamatkan masa depan sepakbola Indonesia.

Namun sangat ironis memang, ketika dalam keputusannya FIFA juga mengambil keputusan untuk mem-black list empat nama (Nurdin Halid, Nirwan bakrie, Arifin Panigoro dan George Toisutta) untuk maju sebagai ketua umum PSSI dengan alasan karena terlibat dalam “penyebab” kekisruhan sepakbola Indonesia ditolak oleh kelompok 78. Mereka seakan inkonsisten dengan sikap awalnya. Kuatnya aroma kepentingan golongan ditunjukan kelompok 78 untuk terus memaksa agar Arifin Panigoro dan G.Toisutta maju sebagai Ketua Umum PSSI. Kelompok 78 seakan sangat yakin bahwa Arifin Panigoro dan George Toisutta mampu memberikan jaminan untuk memperbaiki sepakbola nasional, entah apa yang mendasari keyakinan ini. Kelompok 78 seharusnya memaknai bahwa semangat menyelamatkan sepak bola nasional harus didahulukan demi mewujudkan kepentingan nasional, dan bukannya menghancurkan dengan dalih revolusi sepak bola demi ambisi meloloskan calon yang sudah ditolak FIFA, mereka tentunya sudah membutakan masalah dan membuat rakyat Indonesia terluka.

Inkonsistensi kelompok 78 ini tentunya secara tidak langsung telah meruntuhkan semangat bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan persepakbolaan yang sedang dihadapi. Rendahnya semangat nasionalisme dalam memaknai hari kebangkitan nasional menyebabkan mata hati “mereka” tertutup untuk memperjuangkan nasib persepakbolaan bangsa Indonesia. Founding Father bangsa Indonesia, Ir Soekarno sebelumnya pernah mengatakan bahwa, “Kita boleh berbeda dalam segala hal,tapi untuk kepentingan bangsa yang lebih besar kita harus bersatu menyingsingkan perbedaan itu”. Pesan itu tentunya jika kita renungkan bersama sangatlah dalam dan bermakna. Bangsa Indonesia tidak mungkin bisa akan maju dan berkembang, jika berpikir kepentingan pribadi dan golongan diatas kepentingan bangsa.

Rakyat Indonesia tentunya bisa menilai bahwasanya kelompok 78 tidak lagi mampu memperjuangkan kepentingan dan tujuan nasional. Kegagalan Kongres PSSI ini berpotensi menimbulkan konflik baru. Dan Jika vonis FIFA jatuh, dampaknya akan menjalar ke mana-mana, termasuk bertambahnya jumlah pengangguran. Ribuan pemain dan perangkat pendukung lainnya yang mencari makan atau hidup dari sepak bola di kompetisi yang digelar PSSI akan kehilangan pekerjaan, sebagai korban ambisi dan pemaksaan kehendak. Dengan demikian sebelum FIFA menjatuhkan sanksi, tidaklah “haram” jika rakyat Indonesia akan mengguggat kelompok 78.

Read More